Age : Pemerhati Kebijakan Publik Husnul Jamil jangan Asbun, Nanti Rakyat Emosi

Habaatjeh.com, Banda Aceh – Pernyataan  Gubernur Aceh Muzakir Manaf soal pencabutan barcode BBM subsidi di Aceh, berasal dari aspirasi rakyat Aceh yang merasa diperlakukan tidak adil oleh Pemerintah Pusat.

Pemerhati kebijakan publik Bernama Husnul angkat bicara merespon argumentasi Mualem dalam pidato perdananya dinilai sangat merugikan rakyat kecil dan berpotensi membuka peluang baru bagi mafia BBM jenis solar dan pertalite di Provinsi Aceh.

 Husnul Jamil menambahkan, bahwa sistem barcode dalam distribusi BBM merupakan langkah penting untuk memastikan BBM bersubsidi tepat sasaran dan menghindari penyalahgunaan.

“Ini salah kaprah! Penghapusan barcode hanya akan membuka celah bagi praktik penyelewengan dan memicu mafia solar di Aceh. Sistem ini justru mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan energi bersubsidi,” sebutnya.

Menanggapi hal tersebut, Panglima Daerah 1 Peureulak  Tgk. Muntasir atau yang biasa di panggil Panglima Age, kepada Habaatjeh.com, Jumat (14/2/2025) menjelaskan pernyataan Gubernur Aceh Muzakir Manaf di depan Mendagri Tito Karnavian pada pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh pada Rabu (12/2/2025) di Gedung DPR Aceh, bukan tanpa dasar atau asal bunyi, Mualem itu selalu menyerap dan mendengar keluh kesah dan aspirasi Masyarakat, baik via telepon ataupun mengunjungi langsung Masyarakat di daerah, apalagi beliau Ketua KPA Pusat pastinya setiap informasi dan aspirasi yg sifatnya bottom - up selalu beliau serap dan catat. hal ini berbanding terbalik dengan saudara Husnul jamil yang di sebut sebagai  pengamat Publik Aceh, yang memberikan narasi seolah – olah paham sekali keadaan sosial dan aspirasi Masyarakat Aceh, ini aneh dan  membingungkan karena yang bersangkutan  menetap di Jakarta bukan di Aceh. tapi bicaranya seolah olah menetap dan memiliki jaringan sampai ke grassroot di aceh.  ujar Age. 

Age menambahkan, penyataan  Gubernur Aceh Muzakir Manaf soal pencabutan barcode BBM subsidi di Aceh, adalah bentuk mualem sebagai Gubernur Aceh yang selalu membela dan memperjuangkan aspirasi rakyat Aceh yang diperlakukan secara tidak adil oleh Pemerintah Pusat.

Memang pencabutan kewajiban menggunakan QR code untuk membeli BBM subsidi dan penugasan di seluruh SPBU di Aceh, bukan program utama. Meski demikian Mualem memiliki keseriusan memperjuangkannya, demi mewujudkan rasa keadilan dan akan selalu membela rakyat Aceh.

“QR Code SPBU merupakan isu  sensitif di kalangan rakyat Aceh. Apalagi sistem ini belum sepenuhnya berlaku di wilayah lain di seluruh Indonesia, jadi pengamat Publik harus punya narasi mendasar, bukan asal bunyi (asbun) apalagi narasi-narasi yang tidak membela Masyarakat aceh.” Sebut Age.

-Redaksi-